Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP sebagai bagian usaha dari pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan 74 karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk bidang kebijakan sosial, yaitu segala urusan yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan15. Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunta tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “ius constituendeum” atau hukum pada masa yang akan datang. Hal tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum yaitu “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur 15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni, 1992, hal. 119. 75 masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”16. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga rumusan latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filofik, sosio-kultural. Sedangkan ahli lain menyebutkan ada tiga alasan mengapa KUHP perlu di perbaharui yakni alasan politik, sosiologis,dan praktis17. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan colonial yakni Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda tahun 188618. Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah19. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan 16Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... hlm. 30-31 17Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar BaruBandung, 1983 hlm. 66-68 18Muladi, Lembaga Pidana ... hlm. 10. 19Sudarto, 1974, Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, hlm. 2 76 dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”20. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat21. Menurut penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKUHPYang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang 20Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994 21Sudarto, Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cet. ke-2, 1981 hlm. 102 77 tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan pada Pasal 303 bis menetapkan perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di masyarakat karena merupakan penyakit social yang buruk dan banyak menimbulkan ekses-ekses negative. Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu 1. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan judi atau perjudian, dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu 2. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti 1 Casino atau petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung; 2 Toto totalisator Grey Hound di Jakarta ditutup 1 oktober 1978 oleh Pemerintah DKI; 3 Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian 78 Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Harapan di Jakarta, semuanya berhadiahkan 80juta rupiah22. Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut Undian yang diadakan itu ialah oleh a. Negara; b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk kperluan social, sedang dalam jumlah harga nominal dan c. undian tidak lebih dan Undian ini harus diberitakan atau diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah pemerintah untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum. 1. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila 2. Pelaksanaannya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya 79 menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya memperngaruhi permainan tersebut. Hukum pidana atau system pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah criminal atau kejahatan yaitu dengan perang-perangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut 1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah 2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu ayat 1 menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebannyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat 2 menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu 80 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara; 4 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 5 Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya 6 maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian disebut dengan permainan judi atau perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 81 Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal kejahatan dimuat dalam ayat 123 1. Butir 1 ada dua macam kejahatan; 2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; 3. Butir 3 ada satu macam kejahatan Pasal 303 ayat 2 KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat 3 KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan ayat 1. Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci. Menurut dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal memberikan komentar terhadap pasal ini mengenai yang biasa disebut dengan hazardspel ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Namun, tidak termasuk hazardspel seperti domino, bridge, ceki yang biasanya digunakan untuk hiburan. Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas dalam Pasal 303 KUHP mengandur unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya, tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga 23Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 158 82 tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian24. 1. Kejahatan pertama Kejahatan bentuk pertama dalam Pasal 303 KUHP dimuat dalam ayat 1 butir 1e yaitu kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permianan judi dan menjadikannya pencaharian. Unsure-unsur kejahatan ini adalah Unsur obyektif a Perbuatannya 1 Menawarkan kesempatan; 2 Memberikan kesempatan; b Objek untuk bermain judi tanpa izin 1 Dijadikan sebagai mata pencaharian. Unsur subyektif Dengan sengaja. Kejahatan bentuk pertama ini, perbuatan yang dilarang adalah a menawarkan kesempatan bermain judi dan b memberikan kesempatan bermain judi. Larangan ini ditujukan kepada para Bandar judi, sedangkan bagi orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis KUHP. 24ibid 83 Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi hanya sekedar permainan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi25. Perbuatan “memberikan kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, dimana dimaksud disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya, menyediakan tempat atau ruangan untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi dijadikan sebagai pencaharian. Artinya, perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan telah berlangsung lama dan pelaku mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan kehidupan sehari-harinya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Instantsi atau pemerintah yang berwenang Kejahatan bentuk pertama ini terdapat unsure kesengajaan. Artinya, pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk 25Ibid 84 bermain judi, dan di sadarinya bahwa yang ditawarkannya atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi serta disadarinya bahwa dari perbuatannya itu dijadikan sebagai pencaharian. Artinya, ia sadar bahwa dari perbuatannya itu mendapatkan uang untuk biaya hidupnya. Unsur kesengajaan si pelaku tidak perlu ditujukan pada unsure tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Maksudnya si pelaku tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu tidak mendapatkan izin dari Instansi atau pemerintah yang berwenang26. 2. Kejahatan kedua Kejahatan kedua yang juga dimuat di dalam ayat 1 butir 1e yaitu Kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai berikut Unsur-unsur obyektif a. Perbuatannya turut serta; b. Objek dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur subyektif Dengan sengaja 26Ibid 85 Kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta. Maksudnya si pelaku ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi seperti kejahatan bentuk pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk- bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai disini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP juga termasuk orang yang membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP dan tidak sebagai pembuat penyuruh melakukan atau pembuat penganjur, karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang terlarang itu27. Keterlibatan secara fisik otang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan tersebut dia mendapatkan uang atau penghasilan. 3. Kejahatan ketiga 27Ibid 86 Kejahatan ketiga yang dimuat dalam ayat 1butir 2e yaitu kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah Unsur-unsur obyektif a. Perbuatannya 1 Menawarkan kesempatan; 2 Memberikan kesempatan; b. Objek kepada khalayak umum; Untuk bermain judi tanpa izin. Unsur subyektif Dengan sengaja Kejahatan perjudian yang ketiga ini, hampir sama dengan kejahatan perjudian yang pertama. Persamannya terdapat pula unsure tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan meberikan kesempatan. 4. Kejahatan keempat Kejahatan keempat yang juga dimuat dalam ayat 1 butir 2e yaitu larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsur kejahatan ini adalah Unsur obyektif 87 b. Objek dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur subyektif Dengan sengaja. Kejahatan bentuk ini hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang dijadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaanya juga ditujukannya pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat ini perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur kejahatan ini adalah Unsur obyektif a. Perbuatannya turut serta; b. Obyek dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin c. Sebagai mata pencaharian. Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang dijadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat ini perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian seperti melakukan perbuatan menawarkan kesempatan 88 dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum28. 5. Kejahatan kelima Kejahatan kelima yang dimuat dalam ayat 1 butir 3e yaitu melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai berikut Unsur obyektif a. Perbuatannya turut serta; b. Obyek dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; c. Sebagai mata pencaharian. Kejahatan bentuk kelima ini, pengertian turut serta si pelaku hanya ikut terlibat dalam permainan judi bersam orang lain yang bermain, dan bukan ikut terlibat bersama pembuat yang melakukan kehiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pelaku dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikan sebagai mata pencaharian, yang artinya dari bermain judi tersebut ia mendapatkankan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Maka ia tidak akan dipidana apabila judi dilakukan hanya hiburan belaka. 28Ibid 89 Pasal 303 ayat 2 KUHP memuat dasar pemberatan pidana yang ditujukan pada setiap orang yang melakukan lima macam kejahatan dalam ayat 1 mengenai perjudian tersebut dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat 2 dini dikatakan diancam pidana pencabutan hak untuk melakukan pencahariannya itu. Misalnya, pengusaha cafe yang menyediakan meja khusus dan alat bermain judi bagi orang-orang yang hendak berjudi, maka hakim dapat mencabut hak pengusaha cafe tersebut dalam menjalankan usahanya. Pada Pasal 303 ayat 3 KUHP menerangkan tentang pengertian perjudian yang di maksudkan oleh ayat 1. Arti perjudian yakni tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP tentang judi dijalanan umum. Namun melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum sepuluh juta rupiah. 90 Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu 1 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ; b. Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. 2 Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pemberian izin oleh pemerintah di masa lalu inilah yang membuat praktik perjudian itu semakin lama semakin berkembang dan sulit untuk di koordinir, sehingga membuat keresahan dan ketidaktertiban dimasyarakat selain daripada ekses-ekses negative lainnya. Konsep 91 mengenai perjudian menurut KUHP aslinya adalah konsep orang Belanda yang berbeda dengan konsep mengenai perjudian menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan norma lain yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang no 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sesuai dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang berarti Undang-undang atau peraturan yang baru mengenyampingkan Undang-undang atau peraturan yang baru mengenyampingkan Undang-undang atau peraturan yang lama, maka ketentuan yang ada dalam KUHP itu dapat di kesampingkan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat Indonesia. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303. Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau di pinggiran umum ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadukan itu ada izin dari penguasa yang wenang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap Bandar judi dan 92 pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari